Workshop Perpajakan : Pengadilan Pajak di Indonesia

Yang akan membahas beberapa topik seperti Tax dispute/sengketa pajak dan Kedudukan badan peradilan pajak di beberapa negara

Pembicara H.J. Koderi, SE., MM., BKP seorang praktisi dan Tax Consultant

Pembahasan mengenai sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Sejarah pengadilan pajak di Indonesia
Institusi pertimbangan Pajak
Reformasi Pajak di Indonesia
Kedudukan Institusi Pertimbangan Pajak
BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak)
Perubahan BPSP menjadi Pengadilan Pajak
B Pimpinan Pengadilan Pajak (Pimpinan PP)

C Larangan Hakim;

1. JABATAN YANG TIDAK BOLEH di RANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM ; (PP 36/2011)

D. Tugas Majelis Kehormatan Hakim; (UU No. 14/2002);

E. Pemberhentian Sementara Ketua, Wakill Ketua, dan Hakim;

F. Perintah Penangkapan

G. Tidak terbukti melakukan tindak pidana;

H. Tax Dispute/SENGKETA PAJAK

1. Konsep Tax Dispute

2. Sumber Tax Dispute

2.1 Pengertian Interpretasi

2.2 Pemgertian Interpretasi Futuristik;

2.3 Metode Interpretasi in dobio Contre Fiscum;

2.4 Beberapa macam interpretasi;

3. Dasar Hukum Sengketa Pajak;

3.1 Pasal 29 UU KUP;

I. KEDUDUKAN DAN BADAN PERADILAN PAJAK di beberapa NEGARA :

1. Kedudukan Pengadilan pajak di berbagai Negara (selected Countries);

*Latar belakang;

2. Badan peradilan pajak di berbagai negara (Selected Countries) :

2.1 Amerika Serikat :

Trias Court :

a. US Tax Court ;

b. US District Court;

c. US Court of Federal Claims;

1. Penyelesaian Sengketa Pajak di Lembaga Yudikatif AS

2.2 Kanada :

a. Penyelesaian Sengketa Pajak di Lembaga Yudikatif Kanada;

2.3 Belanda :

a. Penyelesaian Sengketa Pajak di Lembaga Yudikatif di Belanda;